Rimbo Data – Kemiskinan di pedesaan Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional, terutama di tengah melimpahnya sumber daya alam dan potensi pertanian. Meski berbagai program bantuan telah dijalankan pemerintah, masyarakat desa masih tertinggal jauh dibandingkan masyarakat kota, terutama dalam hal pendidikan, infrastruktur, dan akses ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan kesenjangan signifikan dalam tingkat penyelesaian pendidikan antara masyarakat desa dan kota. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2023, tingkat penyelesaian pendidikan di perkotaan mencapai 73,25%, sementara di pedesaan hanya 56,38%. Selisih sebesar 16,87% ini menggambarkan ketimpangan nyata dalam akses pendidikan.
Kesenjangan pendidikan tersebut turut memengaruhi peluang kerja dan penghasilan masyarakat desa. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan, semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
Data Kemiskinan 2024: Penurunan Terjadi, Tapi Ketimpangan Masih Tinggi
BPS juga mencatat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari Maret ke September 2024. Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin turun dari 190,55 ribu jiwa menjadi 168,71 ribu jiwa. Sementara itu, di wilayah pedesaan, angkanya turun dari 613,98 ribu jiwa menjadi 550,25 ribu jiwa.
Meski ada penurunan, jumlah penduduk miskin di desa masih jauh lebih besar daripada di kota. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum merata dan belum cukup menyentuh akar permasalahan di pedesaan, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan.
Salah satu solusi efektif yang sudah diterapkan di beberapa daerah adalah penguatan koperasi tani. Di Provinsi Jawa Tengah, koperasi tani terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Melalui koperasi, petani mendapat akses permodalan, pelatihan, teknologi pertanian, dan pendampingan pengelolaan keuangan. Koperasi juga memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok, sehingga mereka bisa menjual hasil panen dengan harga lebih baik.
Keberhasilan koperasi tani di Jawa Tengah menjadi bukti bahwa pendekatan bottom-up berbasis komunitas mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan di desa.
Strategi Pemerintah: Infrastruktur dan Pelatihan Kerja
Selain pendekatan dari bawah, pendekatan top-down dari pemerintah juga sangat diperlukan. Peningkatan investasi dalam infrastruktur desa, seperti jalan, listrik, dan akses internet, menjadi kunci untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi.
Program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal juga penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja desa. Selain itu, perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan dan pendampingan bisnis yang intensif dapat membantu pelaku usaha kecil di desa berkembang lebih cepat.
Upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah harus terus diperkuat. Pendidikan yang merata, penguatan koperasi, serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan menjadi fondasi penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.
Dengan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, masyarakat desa diharapkan mampu keluar dari jerat kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih sejahtera.
